S4 menjadi satu-satunya boyband asal Indonesia yang training Korea
dan berhasil meraih kesuksesan di berbagai negara setelah debutnya. Dan
untuk menyusul kesuksesan S4, pihak manajemen YS Media Entertainment
berencana untuk kembali mendebutkan sebuah girlband yang juga mengusung
konsep Korea, yaitu S.O.S (Sensation of Stage).
S.O.S adalah sister grup dari S4 yang lebih dulu debut di Indonesia dan
Korea. Mereka di training di Rainbow Brigde dan di training oleh
tentor-tentor yang sudah berhasil membuat Penyanyi Hyuna dan Boyband
B2ST berjaya. Dengan amunisi yang kuat, tentunya S.O.S bakal jadi
girlband yang diperhitungkan di Indonesia.
Sama seperti S4, anggota dari S.O.S, Mary, SUN, A.G, P.B, YeYe, dan J.L
juga menjalani masa trainee selama hampir satu tahun di Korea, seperti
yang diungkapkan oleh salah satu wakil dari agensi mereka, “S.O.S
menerima pelatihan langsung dari manajemen Korea selama hampir setahun.
Waktu latihannya juga sangat ketat. Lebih dari 12 jam perhari dihabiskan
untuk latihan vokal dan menari.”
“Latihan diberikan langsung oleh Jeon Hyo Jung (guru dance 4Minute dan
HyunA) serta guru vokal Jang Sang Mi yang merupakan main vocal di RH
group.” Ungkap pihak YS Media Entertainment.
Rencana nya, S.O.S akan melakukan debutnya pada tanggal 14 Februari
mendatang. Mereka telah menyiapkan digital single bertajuk “Start One
Sensation“ yang di dalamnya berisi dua lagu yaitu “Drop It Low“ dan “Independent Girl“.
Untuk dua single tersebut pun ternyata S.O.S juga bekerja sama dengan
Seo Yong Bae, yaitu komposer untuk lagu Ailee yang berjudul Heaven dan
lagu Orange Caramel yang berjudul Lipstick. Tak hanya itu, liriknya pun
juga dibantu oleh Hwang Sung Jin yang juga telah menciptakan lirik lagu
B2ST, SECRET, Lee Seung Gi, dan 4Minute.
Beberapa waktu lalu YS Media Entertainment mengungkapkan MV teaser untuk
Drop It Low dan Independent Girl. Saat ini MV Teaser dari Independent
Girl sudah mencapai lebih dari 11ribu viewer, sedangkan MV teasernya
yang Drop It Low hampir 7ribu viewer.
Nama Asli: Maria Olivia Budiman
Nama Panggung: Mary
Tanggal Lahir: Surabaya, 21 Desember 1989
Pendidikan: Universitas Kristen Petra, SMA Santa Maria Surabaya
Nama Asli: Yedi Yelia Dongoran
Nama Panggung: Yeye
Tanggal Lahir: Medan, 31 Juli 1994
Pendidikan: SMM (Sekolah Menengah Musik), SMP Putri Cahaya, SD Budi Murni-2
Nama Asli: Andi Adisty Wahyuni
Nama Panggung: P.B
Tanggal Lahir: Kendari, 2 September 1993
Pendidikan: Universitas Fajar Makassar
Nama Asli: Jodis Rezky Anggreny Sarira Mangiwa
Nama Panggung: A.G
Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 1 Agustus 1993
Nama Asli: Sannia Arumasari
Nama Panggung: SUN
Tanggal Lahir: Semarang, 13 Agustus 1991
Pendidikan: Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
Nama Asli: Febrianti
Nama Panggung: J.L
Tanggal Lahir: Singkawang, 15 Februari 1994
Jika Anda tertarik dengan tembang / Chord / Mp3 / Kunci Gitar / Lirik
/ Video Clip Lagu ini silakan membeli kaset, CD, DVD original “S.O.S
(Sensation of Stage)”. Atau pake RBT/i-Ring mereka Agar mereka tetap
bisa berkarya.
Amazon, sungai ini bisa dibilang cukup fenomenal. Ada kisah yang unik yang tentang Sungai Amazon. Menurut suku asli Amazon, sungai ini terbentuk karena ulah seekor Anaconda yang sangat besar yang bernama Sucuritzu Gigante. Anaconda biasa, hanya berukuran 10 meter, namun Sukuritzu bisa mencapai panjang 40 meter, berdiameter 80 cm, dan berat sekitar 4 ton! Wah, besar banget tuh! Dan sungai Amazon, dulu, adalah lokasi tempat keluarnya Sucuritzu-sucuritzu yang berukuran sangat besar itu. Namun, hujan lebat membuat adanya lumpur di lokasi itu. Mungkin lumpur itulah yang kini menjadi sungai Amazon. Dulu, ada beberapa penjelajah dunia yang telah menjadi saksi tentang keberadaan sosok ular raksasa ini di Amazon. Tapi, kita kurang tau juga, bagaimana cerita aslinya tentang bagaimana Amazon itu terbentuk.
Selain Anaconda, memang ada beberapa penghuni lainnya. Ini dia para penghuni sungai Amazon:
Piranha Siapa yang tidak mengenal ikan yang satu ini. Tampangnya yang sangat seram, membuat kita enggan untuk melihatnya. Apalagi ikan ini memiliki gigi yang tajam dan merupakan pemakan daging yang lihai! Tapi, Piranha juga tidak sebahaya yang ada di film-film Hollywood. Piranha juga bisa menjadi ikan peliharaan di akuarium di rumah Anda. Berminat?
Arapaima / Piracuru Ikan ini merupakan ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari perairan Amerika Selatan. Bobot ikan ini bisa mencapai 200 Kilogram dengan panjang tubuh 3 meter. Tapi, saat ini sudah sangat jarang dijumpai ikan Arapaima yang panjangnya melebihi 2 meter, karena ulah usil para penangkap ikan yang mengekspor dagingnya.
Lele Amazon Dari 2.800 spesies ikan yang ada di Amazon, hampir setengahnya adalah ikan lele. Bahkan lele raksasa juga bisa ditemukan di Amazon!
Belut Listrik Belut ini bisa menghasilkan tegangan listrik hingga mencapai 650 volt! Wah, kayaknya dah lumayan tuh buat anak kos! Haha! Listrik itu hanya digunakan untuk memburu mangsa mereka.
Candiru Ikan ini masih sejenis dengan lele. Tapi, ikan ini merupakan ikan yang paling ditakuti oleh penduduk lokal Amazon, melebihi Piranha! Ikan ini hanya berukuran sekitar 1 inci, berbentuk seperti belut dan transparan, sehingga sangat sulit kelihatan di air. Ikan ini adalah ikan parasit yang masuk ke celah-celah insang ikan lain. Yang membuat ikan ini sangat berbahaya bagi manusia adalah, ikan ini menyukai air seni dan darah. Jadi, kalao ada perenang yang berenang di dekat ikan ini, maka ikan itu akan masuk melalui alat vital manusia, bisa melalui Vagina atau Penis (maaf). Dan untuk mengambil ikan Candiru itu dari tubuh kita, harus dilakukan operasi! Ish,,, ngeri ya!
Katak Beracun Katak ini beracun karena di sepanjang tubuhnya terdapat lendir beracun. Penduduk setempat dengan sangat hati-hati memanfaatkan lendir beracun tersebut untuk dioles ke anak panah mereka. Bahkan, katanya katak ini sanggup membunuh manusia dengan hanya satu sentuhan saja!
Ulat Beracun Bentuknya seperti ulat bulu. Tapi, di bulu-bulu tersebut, terdapat racun dan bisa menyebabkan kematian bagi orang yang menyentuhnya! Racun ini menyebabkan darah kita sukar membeku dan menurunkan tekanan darah kita secara drastis.
Tyrannobdella Rex Hewan ini adalah sejenis lintah. Keunikan dari lintah ini adalah memiliki sebaris gigi yang terdiri dari 8 gigi. Biasanya lintah ini mengisap darah di hidung inangnya. Karena ukurannya yang kecil, lintah ini sangat sulit kelihatan jika sudah memasuki hidung, dan bisa menyebabkan rasa sakit kepala yang luar biasa.
Buaya
Ih, ngeri ya kalau kita ketemu dengan makhluk-makhluk ganas di atas! Merinding disko, euy! Tapi, ada satu fakta unik lagi tentang Amazon. Ternyata di bawah sungai Amazon, juga terdapat sebuah sungai yang panjangnya mencapai ribuan kilometer. Berdasarkan laporan National Observatory Brasil (BNO)yang dikutip Daily Mail, Minggu (28/8/2011), sungai yang terletak sekira 3 kilometer di bawah Amazon itu memiliki panjang lebih mendekati 6.000 kilometer, atau nyaris sepanjang Amazon itu sendiri (6.800 kilometer). Menurut Dr Valiya Hamza dari BNO, penemuan sungai bawah tanah ini mencuat berkat studi tentang variasi temperatur pada 241 sumur minyak tidak aktif yang digali pada kurun 1970 hingga 1980 oleh perusahaan minyak negara, Petrobras.
Informasi itu memungkinkan tim peneliti yang dipimpin Dr Hamza mengidentifikasi pergerakan air pada sekira 3 kilometer di bawah Sungai Amazon. Penemuan ini sendiri dipresentasikan oleh Hamza pada pertemuan Brazilian Geophysical Society di Rio de Janeiro, pekan lalu. Kabarnya, sungai itu nantinya akan dinamakan Hamza, demi menghormati ilmuwan yang mengepalai penelitian yang memungkinkan ditemukannya sungai tersebut. Dr Hamza menegaskan bahwa studi tentang sungai bawah tanah ini masih dalam tahap awal, namun dia meyakini hasil penelitian itu sudah bisa dinikmati pada akhir 2014. Meski demikian, Dr Hamza menolak mengomentari pertanyaan tentang dampak lingkungan maupun ekonomis keberadaan sungai ini.
sumber: OkeZone, dan lain-lain
Give me a second, I
I need to get my story straight
My friends are in the bathroom
Getting higher than the Empire State
My lover she is waiting for me
Just across the bar,
My seat's been taken by some sunglasses
Asking 'bout a scar
I know I gave it to you months ago
I know you're trying to forget
But between the drinks and subtle things
And the holes in my apologies
You know I'm trying hard to take it back
So if by the time the bar closes
And you feel like falling down
I'll carry you home
Tonight,
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun
Tonight,
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun
Now I know that I'm not
All that you got
I guess that I,
I just thought,
Maybe we could find new ways to fall apart
But our friends are back
So let's raise the cup
'Cause I found someone to carry me home
Tonight,
We are young
So let's the set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun
Tonight,
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun
Carry me home tonight
(La la la la la la)
Just carry me home tonight
(La la, la la la la la la)
Carry me home tonight
(La la la la la la)
Just carry me home tonight
(The world is on my side, )
Carry me home tonight
(I have no reason to run, )
Just carry me home tonight
(So will someone come and carry me home tonight?)
The angels never arrived,
But I can hear the choir
So will someone come and carry me home
Tonight,
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun
Tonight,
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun
So if by the time the bar closes
And you feel like falling down
I'll carry you home,
Tonight.
Periode Orde Lama dimulai
ketika Presiden Soekarno menyatakan Dekrit 1959 yang berisi tentang
pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menghapus UUD RIS.
Akan tetapi secara teknis, Presiden Soekarno memimpin era ini semenjak
kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dengan demikian, ulasan mengenai politik
luar negeri RI pada era Orde Lama tidak bisa hanya dipantau semenjak tahun 1959
semata, melainkan ditarik semenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia pada
tahun 1945.
1.Masa Pemerintahan Ir. Soekarno
Dalam memimpin, Soekarno
dipandang sebagai sosok yang sangat kontroversial namun populer. Sejarahnya
yang penuh dengan orasi kebangsaan yang mampu membakar semangat segenap pemuda
bangsa menunjukkan bahwa ia seorang yang penuh percaya diri dan daya tarik. Di
masanya, Soekarno merupakan sosok pemimpin yang penuh inisiatif dan inovatif.
Kekayaannya akan ide dan gagasan baru didukung dengan keberanian dalam
mengambil keputusan yang saat itu dinilai tidak biasa. Salah satu tindakan
Soekarno yang drastis dan populer pasca kemerdekaan ialah nasionalisasi aset-
aset negara yang dulu dimiliki Belanda juga Jepang, serta melakukan sosialisasi
kedaulatan Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dari Sabang sampai Merauke kepada dunia internasional. Hal ini menjadi agenda
utama kebijakan luar negeri Soekarno yang dilandasi dengan prinsip-prinsip
pancasila sebagai ideologi negara dan amanat UUD 1945 sebagai tolak ukur pembangunan
pasca kemerdekaan yang anti terhadap imperialism Barat.
Sikap anti Soekarno terhadap imperialisme Barat semakin kentara pada
tindakannya yang menyeru negara- negara di dunia untuk tidak tunduk terhadap
blok- blok yang saling berseteru di kala itu sehingga kemudian lahir Gerakan
Non-Blok yang diinisiasi dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok di
Bandung pada tahun 1955. Indonesia kemudian menjadi inisiator Gerakan Non- Blok
yang banyak mendorong kemerdekaan di negara- negara Asia- Afrika pada masa itu.
Banyaknya inisiatif yang muncul dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa
itu menunjukkan bahwa Soekarno secara serius mengagendakan pengakuan eksistensi
Indonesia di mata internasional dan pembentukan aliansi anti kolonialisme serta
imperialism Barat dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia.
Hal ini selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut
Indonesia. Prinsip ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta melalui pidatonya di
depan Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 2 September 1948 yang
berisikan pernyataan bahwa Indonesia tidak boleh memihak baik ke Blok barat
maupun Blok Timur dalam politik internasional demi tercapainya cita- cita
Indonesia Merdeka. Pidato yang kemudian dikenal dengan judul Mendayung Di
Antara Dua Karang ini meskipun esensinya tidak lantas langsung dimasukkan
ke dalam konstitusi negara, namun ia kemudian menjadi landasan moral yang
membentuk politik luar negeri Indonesia pada masa itu.
Meskipun demikian, sejarah perjuangan Soekarno dalam merebut kemerdekaan
Indonesia dari kolonialisme Barat telah membentuk pandangan Soekarno menjadi
anti terhadap Barat. Sehingga secara sikap politik pun, Soekarno nampak
cenderung pro terhadap ideologi kiri atau timur. Kedekatan ini ditunjukan
dengan keberpihakan Soekarno terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian
membawa Soekarno terhadap peristiwa pidato penyampaian pidato manifesto politik
(manipol) yang mengidentifikasikan imperialis barat sebagai musuh nasional. Hal ini ditunjukkan secara gamblang dalam ketidaksukaan
Soekarno terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer kemudian
diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap
gagal membuat Belanda angkat kaki dari Irian Barat. Dukungan Amerika Serikat
yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat konfrontasi kedekatan
Jakarta dengan Moskow.
Taktik yang konfrontatif ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno
ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan
negara federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro terhadap imperialisme Barat.
Hal ini dianggap mengancam keberkembangan Nefos (New Emerging Forces) oleh
Oldefos (Old Established Forces), yakni dua kategorisasi negara yang dibentuk
oleh Soekarno. Berbagai kebijakan luar negeri kemudian muncul dengan landasan
kepentingan nasional yang berorientasi pada penguatan eksistensi Indonesia dan
Nefos. Salah satu tindakan yang paling terkenal ialah pembentukan poros Jakarta
– Peking dimana Indonesia pada saat itu menjadi sangat dekat dengan China.
Tidak hanya sampai di situ,Jakarta pada era tersebut digambarkan sebagai pusat
pemerintahan yang akrab dengan Moskow, Beijing dan Hanoi serta garang terhadap
Washington dan sekutu Barat. Sebagai dampak, ruang gerak Indonesia di forum
internasional menjadi terbatas pada seputar negar- negara komunis semata. Hal
ini pun mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas- aktif.
Munculnya kebijakan Dwikora pada 3 Mei 1964 menunjukkan bahwa Soekarno
secara serius ingin menyingkirkan Barat dari seputar Indonesia karena dinilai
dapat memojokkan Indonesia. Kebijakan Dwikora tersebut berisi tentang
perintah untuk memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan untuk membantu
perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari neokolonialisme Inggris.
Hal ini lantas disusul dengan pencetusan Politik Mercusuar yang mendorong
Indonesia untuk tampil megah agar terlihat sebagai pemimpin Nefos yang mampu
menerangi jalan baru bagi negara- negara Nefos lainnya. Puncak sikap kontra
Soekarno terhadap Barat ditunjukkan dengan keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal
7 Januari 1965 sebagai bentuk ketidaksukaan Indonesia terhadap pengangkatan
Malaysia yang dinilai pro Barat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Namun sayangnya kebijakan- kebijakan luar negeri yang diinisiasi Soekarno
untuk Indonesia rupanya kurang memperhatikan sektor domestic. Di kala Soekarno
dengan gencar melancarkan politik luar negeri yang garang, aktif dan militant,
kondisi perekonomian dalam negeri tampak morat- marit akibat inflasi yang
terjadi secara terus- menerus, penghasilan negara merosot sedangkan pengeluaran
untuk proyek- proyek Politik Mercusuar seperti GANEFO (Games of The New
Emerging Forces) dan CONEFO ( Conference of The New Emerging Forces) terus
membengkak. Belum lagi kecamuk politik dalam negeri yang diwarnai dengan
bentrok antara militer dan PKI membuat situasi di Indonesia pada saat itu
semakin carut marut. Puncak kecarut- marutan ini ialah terjadinya peristiwa
Gerakan 30 September 1965 yang kemudian membuat kepemimpinan Soekarno di
Indonesia melemah dan bahkan terpojok. Tahun 1968 menjadi akhir dari
kepemimpinan Presiden Soekarno di Indonesia yang dengan demikian mengakhiri
pula era Orde Lama di Indonesia.
2.Keberhasilan Politik Luar
Negeri pada Era Orde Lama
1. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur
diplomasi dan militer.
2. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan Non- Blok melalui KTT
Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.
3.Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh
kedua blok raksaksa dunia pada masa itu.
3.Sejumlah Halangan yang Banyak Mengusik Keberlangsungan Politik Luar Negeri
Indonesia pada Era Orde Lama yaitu:
1. Baru terbentuknya NKRI sehingga masih banyak ancaman disintegrasi nasional
2.Instabilitas politik dan perekonomian domestik
3. Situasi Perang Dingin dan
terbentuknya dua blok raksaksa dunia yangsaling berusaha mendominasi
4. Infrastruktur yang baru dibangun tidak sesuai dengan ambisi Soekarno untuk
segera membuat Indonesia menjadi negara adidaya.
4.Bentuk-bentuk
Penyimpangan UUD 1945 pada Masa Orde Lama, misalnya :
1. Kekuasaan
Presiden dijalankan secara sewenang-wenang ; hal ini terjadi karenakekuasaan
MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh
Presiden. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak
sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
2. Pimpinan
MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri ; dengan demikian , MPR dan DPR
berada di bawah Presiden.
3. Pimpinan
MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
4.
Presidenmembuat penetapan yang
isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harusdibuat bersama DPR); dengan
demikian Presiden melampaui kewenangannya.
B.MASA ORDE BARU
1.Latar
Belakang lahirnya Orde Baru
Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa
hal, antara lain :
1.Terjadinya peristiwa Gerakan 30
September.9652.
2.Keadaan politik dan keamanan negara
menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya
konflik di angkatan darat yang sudah berlangsunglama.
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk
dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi
rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan
masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat
yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI.
Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya
dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb)
yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front
Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan
tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 19656.
6. Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10
Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri
Tuntutan Rakyat), yang berisi:
a.Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
b.Pembersihan Kabinet Dwikora
c.Penurunan Harga-harga barang
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21
Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan
rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang
terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno
semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat
dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan
meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).
9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka
mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka
Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang
ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap
perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
2.Upaya Menuju Pemerintahan
Orde Baru :
Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah
dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.Penataan
dilakukan didalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan.
Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan
rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan
membubarkan PKI. Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno
masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana
pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai
puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diridan
menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.Pada tanggal 23 Februari
1967,MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran
diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabatPresiden RI.
Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut
kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari
Presiden Sukarno .Tanggal 12Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden
Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan
Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. PadaSidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai
Presiden Republik Indonesia.
3.Perkembangan
Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru
a.Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa
peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang
dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas
politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan
nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah
sebagai berikut :
ØMemperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang
sandang dan pangan
ØMelaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5
Juli 1968.
ØMelaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
untuk kepentingan nasional.
ØMelanjutkan perjuangan anti imperialisme dan
kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
b.Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah
kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan.
c.Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai
Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai
tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan
penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak
lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan
tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:
1)Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari
NU, Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari
1973 (kelompok partai politik Islam).
2)Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari
PNI, Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik
yang bersifat nasionalis).
3)Golongan karya (golkar).
d.Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah
berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang
diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997.
e.Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di
Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.
Kebijakan lain yang di ambil
pemerintah Orde baru adalah menetapkan
peran ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi
ABRI. ABRI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan
dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik. Hal terbukti dari
banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti
walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI memiliki jatah di
keanggotaan MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut
tertuang dalam pasal 27 ayat (1)UUD 1945. Pasal tersebut
mengemukakan bahnwa “Segala warga
Negara bersama kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.” Bukan hanya pada bidang
politik pemerintahan, ternyata kedudkan ABRI dalam masyarakat
Indonesia juga merambat di sector ekonomi. Banyak anggota ABRI menjadi kepala
skepala BUMN maupun komisaris di berbagai perusahaan swasta .
4.Perkembangan
Politik Luar Negeri pada Masa Orde Baru
a.Mengembalikan politik luar negeri bebas-aktif
sebenarnya.
b.Tanggal 11 Agustus 1966 disepakati Jakarta Accord,
yang berisi normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia.
Selanjutnya, mulai tanggal 31 Agustus 1967 dibuka kembali hubungan diplomatik
tingkat Kedutaan Besar.
c.Tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali
menjadi anggota PBB.
d.Tanggal 8 Agustus 1967 Indonesia ikut menandatangani
Deklarasi Bangkok tentang berdirinya organisasi regional di Asia Tenggara atau
ASEAN.
e.Tanggal 30 Oktober 1967 Indonesia melakukan pemutusan
hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC), karena menganggap RRC
membantu PKI dalam peristiwa G 30 S/PKI.
5.Perkembangan
Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Demokrasi
Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan
ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta.
Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha
penyelamtan ekonomi nasioanl terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,
penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat . Tindakan
pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang
menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi
penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan
pemerintah.
Oleh karena itu pemerintah menempuh
cara sebagai berikut :
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Ekonomi yang kacau
sebagai peninggalan masa Demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh cara:
1)Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966
tentang Pembangunan.
2)MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni
program penylematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program
pembangunan
2.Pembangunan
Nasional.
Dilakukan
pembangunan nasional pada masa orde baru dengan tujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional
adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua
pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam
suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut :
1) Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2)
Pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
3)Stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis.
Pelaksanannya pembanguanan
nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
- Jangka
panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
- Jangka
pendek mencakup periode 5 tahun
(Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari
pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.
Selama periode Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu :
a.
Pelita I
Dilaksanakan
pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembanguna
ORBA.
Tujuan Pelita I : untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap
berikutnya.
Sasaran Pelita I : pangan, sandang,
perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : pembanguan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang
pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa marali (malapetaka
limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke
Indonesia. Peristiwa ini merupakan
kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di
Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan
pembakaran barang-barang buatan Jepang.
b.
Pelita II
Dilaksanakan pada
tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan
Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 % per tahun.
Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60 % dan pada akhir
Pelita I laju inflasi turun menjadi 47 %. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita
II, inflasi menjadi 9,5 %.
c.
Pelita III
Dilaksanakan pada
tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan
dengan penekanan lebih menonjol
pada segi pemerataan yang dikenal dengan DelapanJalur Pemerataan, yaitu: a)Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok
rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan b) Pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c) Pemerataan
pembagian pendapatan
d) Pemerataan
kesempatan kerja
e) Pemerataan
kesempatan berusaha
f) Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi
muda dan kaum perempuan
g) Pemerataan
penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
h) Pemerataan
kesempatan memperoleh keadilan
d.
Pelita IV
Dilaksanakan
pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada
pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan
mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat
dipertahankan.
e.
Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April
1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor
pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik
dengan pertumbuhan rata-rata
6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan.
Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
f.
Pelita VI
Dilaksankan pada tanggal 1 April
1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi
yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi
krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde
Baru runtuh.
6
. Latar Belakang Jatuhnya Pemerintahan
Orde Baru
Harus di akui bahwa Orde Baru di
bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi
telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak posotif tercatat dalam
bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata. Adapun dampak negatif yang
munculadalah kerusakanlingkungan hidup, perbedaan ekonomi antar
daerha, antar golongan pekerjaan , dan antar kelompok dalam masyarakat yang
terasa semakin tajam.
Pembangunan yang menjadi ikon
pemerintahan Orde Baru ternyata menciptakan kelompok masyarakat yang
terpinggirkan (marginalisasi sosial). Namun di sisi lain, pembangunan di masa
Orde baru juga telah menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan KKN
(korupsi,kolusi,dan nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,ekonomi ,dan sosial yang demokratis
dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi,namun
secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh .
Dibidang politik , pemerintah Orde
Baru memiliki cara tersendiri utnuk menciptakan stabilitas yang
diinginkan,salah satunya dengan menjadikan Golkar sebagai mesin politik.
Didalam tubuh Golkar terdapat 3 jalur yang menjadi tumpuan kekuatannya, yaitu
ABRI Birokrat, dan Golkar ( jalur ABG). Tidak mengherankan jika Golkar selalu
menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu selama masa Orde Baru. Keberadaan Golkar
yang sebenarnya diperlukan sebagaii sarana dan arena penyaluran aspirasi
rakyat,ternyata dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat penguasa untuk
melanggengkan kekuasaannya. Golkar menjadi partai pendukung utama Soeharto
dalam DPR/MPR. Akibatnya kepemimpinan presiden Soeharto bertahan 32 tahun.
Sistem perwakilan pun bersifat
semu,bahkan hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara
sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui lembaga MPR , Soeharto selalu
terpilih. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik . kejanggalan dan ketidak
beresan tersebut merugikan rakyat. Banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR
tidak mengenal rakyatdan daerah yang
diwakilinya. Hal ini terjadi karena demokratisasi di bangun melaluin KKN.
Ketidakberesan juga dapat dilihat
dari konsep Dwifungsi ABRI yang telah berkembang menjadi kekaryaan. Peran
kekaryaan ABRI semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
benegara. ABRI telah melupakan jati diri sebenarnya. Bidang-bidang yang
seharusnya masyarakat berperan lebih besar, ternayata diiisi personil dari TNI
dan Polri seperti jabatan lurah, bupati, walikota, gubernur pada masa Orde Baru
banyak diduduki oleh militer. Dunia bisnis pun tak luput dari Intervensi
TNI/Polri.
Segala produk kebijakan ekonomi dan
politik selama Orde baru teramat birokratis,tidak demokratis,dan cenderung KKN.
Kondisi kian diperparah oleh upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Hal ini
dapat dilihat pasca jatuhnya Presiden Soeharto, hukumpada masa Orde Baru tidak mampu menjerat para
konglomerat dan polotisi “nakal” yang telah menggunakan uang rakyat. Hal ini
menunjukan bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang
berkuasa.
Kondisi sosial-politiktersebut semakin diperburuk oleh krisi
moneter yang melanda negeri ini sejak Orde Baru ternyata rapuh dan tak mampu
menahan badai krisis moneter tersebut. Dipasaran mata uang dunia nilai rupiah
terus merosot terhadap dollar Amerika.
Krisis moneter memicu terjadinya
kemorosotan ekonomi secara luas. Perbankan nasional terpuruk dan banyak bank
beku operasi (BBO). Dunia usaha,khuhusnya usaha kecil dan menengah (UKM), tidak
berkutik dan banyak yang dulung tikar. Pemutusan hubungan kerja(PHK) tampak terjadi
dibanyak tempat. Harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) yang menjadi
kebutuhan masyarakat sehari-hari melambung tinggi,bahkan sampai terjadi
kelangkaan.
Krisis moneter dan ekonomi merebak
semakin meluas dan menjadi krisis multidimensional. Di tengah situasi semakin
melemahnya nilai rupiah,aksi massa,aksi buruh, dan aksi mahasiswa juga terjadi
di berbagai tempat. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengadakan pemulihan
ekonomi, sehingga harga-harga sembako turun, tidak lagi ada PHK dan lain sebagainya.
Dalam aksi massa, warga negara keturunan Tonghoa tidak luput dari amukan massa.
Toko-toko dan tempat usahanya dibakar. Tidak sedikit wanita keturunan Tionghoa
menjadi korban tindak asusila dalam aksi tersebut. Sebagai reaksi atas
ketidakmakmuran hak mereka hidup di Indonesi, banyak warga keturunan Tionghoa
eksodus atau meninggalkan Indonesia.
Krisi
moneter mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman
kerusuhan dan aksi kekerasan. Situasi ini berkorelasi terhadap kondisi politik.
Aksi-aksi yang semula dilakukan massa secara sporadis dan bersifat lokal
kemudian berubah menjadi gerakan moral atau kepeloporan mahasiswa. Berawa dari
gerakan moral,aksi bergeser memasuki ranah politik,yaitu menuntut Soeharto
mundur dari jabatan presiden. Semua ini merupakan puncak kekecewaan rakyat atas
krisi yang melanda Indonesia.
7.Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru
1.Faktor Penyebab Munculnya
Reformasi
Perjalanan
panjang sejarah Orde Baru di Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sehingga
mendapat kepercayaan dalam dan luar negeri. Mengalawai perjalannya pada
dasawarsa 60-an rakyat sangat menderita pelan-pelan keberhasilan pembangunan
melalui tahapan dalam pembangunan lima tahun (Pelita) sedikit demi sedikit
kemiskinan rakyat dapat dientaskan. Sebagai tanda terima kasih kepada
pemerintah Orde Baru yang berhasil membangun negara, Presiden Soeharto diangkat
menjadi "Bapak Pembangunan ". Temyata keberhasilan pembangunan tersebut tidak
merata, maka kemajuan Indonesia temyata hanya semu belaka. Ada kesenjangan yang
sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin. Rakyat mengetahui bahwa hal ini
disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat ditandai dengan
merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Protes dan kritik masyarakat
seringkali dilontarkan namun pemerintah Orba seolah-olah tidak melihat, dan
mendengar, bahkan masyarakat yang tidak setuju kepada kebijaksanaan pemerintah
selalu dituduh sebagai "PKI", subversi, dan sebagainya. Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda
krisis ekonomi, harga-harga mulai membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat
sangat lemah, seakan menjerit lebih-lehih banyak perusahaan yang terpaksa
melakukan "PHK" karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah
terhadap dolar sangat rendah. Disinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai
berani mengadakan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari
mahasiswa dan rakyat mengadakan demonstrasi mencapai puncaknya pada bulan Mei
1998, dengan berani meneriakkan reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto
berupaya untuk memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan menggantikan
dengan nama Kabinet Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari
berikutnya tanggal 21 Mei 1998 dengan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden
Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J.
Habibie.
2.Krisis Ekonomi
Diawali
krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997 berimbas pada
Indonesia, bangunan ekonomi Indonesia temyata belum kuat untuk menghadapi
krisis global tersebut. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00
menjadi Rp. 2.603,00 pada 1 Agustus 1997. Tercatat di bulan Desmeber 1997 nilai
tukar rupiah terhadap dolar mencapai R. 5.000,00 perdolar, bahkan mencapai
angka Rp. 16.000,00 perdolar pada sekitar Maret 1997. Nilai
tukar rupiah semakin melemah,pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0 % sebagai
akibat lesunya ikiim bisnis. Kondisi moneter mengalami keterpurukan dengan
dilikuidasinya 16 bank pada bulan Maret 1997. Untuk membantu bank-bank yang
bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan
mengeluarkan Kredit Likuidasi Bank Indonesia (K.LBI), temyata tidak membawa
hasil sebab pinjaman BLBI terhadap bank bermasalah tersebut tidak dapat
mengembalikan. Dengan demikian pemerintah harus menanggung beban utang yang
cukup besar. Akibatnya kepercayaan dunia intemasional mulai menurun. Krisis
moneter ini akhimya berdampak pada krisis ekonomi sehingga menghancurkan sistem
fundamental perekonomian Indonesia.
a.Utang Negara Republik Indonesia.
Penyebab
krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar, terhitung bulan Pebruari
1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat:
-utang swasta nasional Rp. 73,962
miliar dolar AS + utang pemerintah Rp. 63,462 miliar dolar AS, jadi utang
seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS. Data ini diperoleh dari pernyataan
Ketua Tim Hutang-Hutang Luar Negeri Swasta (HLNS), Radius Prawiro seusai sidang
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin oleh
Presiden Soeharto di Bina Graha pada 6 Pebruari 1998.
Perdagangan luar negeri semakin sulit karena
barang dari luar negeri menjadi sangat mahal harganya. Mereka tidak percaya
kepada para importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang
dagangannya. Hampir semua negara tidak mau menerima letter of credit (L/C) dari
Indonesia. Hal ini disebabkan sistem perbankan di Indonesia yang tidak sehat
karena kolusi dan korupsi.
b.
Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945.
Pemerintah
Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang
memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan
masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi
masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi
atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Meskipun gross national
product (GNP) pada masa Orba pernah mencapai diatas US$ 1.000,00 tetapi GNP
tersebut tidak menggambarkan pendapatan rakyat sebenamya, karena uang yang
beredar sebagian besar dipegang oleh orang kaya dan konglomerat. Rakyat secara
umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar. Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah
menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal
33 ayat (1), (2), dan (3). Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis
yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli
korupsi, dan kolusi.
c. Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
Masa
Orde Baru dipenuhi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan runtuhnya
perekonomian Indonesia. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang
merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa
terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahimya reformasi di Indonesia.
Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme ini telah merugikan banyak pihak, termasuk negara tapi tidak dapat
dihentikan karena dibelakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh
hukum.
d.
Politik Sentralisasi
Pemerintahan
Orde Baru menjalankan politik sentralistik, yakni bidang politik, ekonomi,
sosial dan budaya peranan pemerintah pusat sangat menentukan, sebaliknya
pemerintah daerah tidak 'punya peran yang signifikan. Dalam bidang ekonomi
sebagian besar kekayaan dari daerah diangkut ke pusat pembagian yang tidak adil
inilah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pemerintah daerah. Akibatnya mereka
menuntut berpisah dari pemerintah pusat terutama terjadi di daerah-daerah yang
kaya sumber daya alam, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya
(Papua).
Proses sentralisasi bisa dilihat
adanya pola pemberitaan pers yang Jakarta sentries. Terjadinya banjir informasi
dari Jakarta (pusat) sekaligus dominasi opini dari pusat. Pola pemberitaan yang
cenderung bias Jakarta, terutama di halaman pertama pers. Kecenderuangan ini
sangat mewamai pola pemberitaan di halaman pertama pers di daerah.
3.Krisis Politik
Krisis
politik pada akhir orde baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam
Pemilihan Umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan, Golkar satu-satunya
kontestan pemilu yang didukung fmansial maupun secara politik oleh pemerintah
memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Golkar yang pada mulanya
disebut sebagai Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya, lahir dari usaha
untuk menggalang organisasi-organisasi
masyarakat dan angkatan bersenjata, muncul satu tahun sebelum peristiwa
G30S/PKI tepatnya lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Dan memang tidak dapat
disangkal bahwa organisasi ini lahir dari pusat dan dijabarkan sampai
kedaerah-daerah. Disamping itu
untuk tidak adanya loyalitas ganda dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil maka Korpri
(Korps Pegawai Republik Indonesia) yang lahir tanggal 29 Nopember 1971 ikut menggabungkan diri ke dalam Golongan Karya.
Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung
kekuasaannya selama 32 tahun, karena tidak ada satupun kritik dari infra struktur politik ini yang berani mencundangi
dirinya.
Kemenangan
Golongan Karya dinilai oleh para pengamat politik di Indonesia dan para
peninjau asing dalam pemilu yang tidakjujur dan adil (jurdil) penuh ancaman dan
intimidasi terhadap para pemilih di pedesaan. Dengan diikuti dukungan terhadap
Jenderal (Pum) Soeharto selaku ketua
dewan pembina Golkar untuk dicalonkan kembali sebagai presiden pada sidang umum
MPR tahun 1998 temyata mayoritas anggota DPR/MPR mendukung Soeharto menjadi
presiden untuk periode 1998-2003.
Demokrasi yang tidak
dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan masa pemerintahan Orde
Baru, kedaulatan rakyat ada ditangan
kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang pihak penguasa. Kedaulatan
ditangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya MPR dilaksanakan de jure secara de
facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar
anggotanya diangkat dengan sistem keluarga (nepotisme). Rasa
ketidak percayaan rakyat kepada pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan
reformasi. Kaum reformis yang dipelopori mahasiswa, dosen, dan rektomya
menuntut pergantian presiden, reshuffle kabinet, Sidang Istimewa MPR, dan
pemilu secepatnya. Gerakan menuntut
reformasi total disegala bidang, termasuk anggota DPR/MPR yang dianggap penuh
dengan KKN dan menuntut pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Gerakan reformasi menuntut
pembaharuan lima paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan,
yaitu :
(1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan
Umum;
(2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, dan WewenangDPR/MPR;
(3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik
dan Golongan Karya;
(4) UUNo. 1 Tahun 1985 tentang Referendum;
(5) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Organisasi
Massa.
4. Krisis Hukum.
Orde
Baru banyak terjadi ketidak adilan dibidang hukum, dalam kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 24 UUD 1945
seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif,
tapi kenyataannya mereka dibawah eksekutif. Dengan demikian, pengadilan sulit terwujud bagi rakyat, sebab
hakim harus melayani penguasa. Sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses
peradilan.
Reformasi
diperlukan aparatur penegak hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, ajaran-ajaran hukum,
dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan hakim, penyidik dan penuntut,
penasehat hukum, konsultan hukum dan kesiapan sarana dan prasarana.
5.Krisis Kepercayaan
Pemerintahan
Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada
bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan
sudah berlangsung lama sehingga disana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan
sosial, rusaknya system politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidak percayaan rakyat terhadap
pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia.
C. MASA REFORMASI
1. Pengertian Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak
segala tatanan politi, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun
kembali, menyusun kembali.
2. Sistematika
Pelaksanaan UUD
1945 pada Masa Orde Reformasi
Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya
adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi
Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham
demokrasi berdasar atas kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu
memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi
telah banya member ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya
termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan
mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat
melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap
menyimpang dari garis Reformasi.
Ciri-ciri
umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi:
1.Mengutamakan
musyawarah mufakat
2.Mengutamakan kepentingan
masyarakat , bangsa dan negara
3.Tidak memaksakan kehendak pada
orang lain
4.Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
5.Adanya rasa tanggung jawab
dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah
6.Dilakukan dengan akal sehat dan
sesuai dengan hati yang luhur
7.Keputusan dapat dipertanggung
jawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
8.Penegakan kedaulatan rakyar
dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan
lembaga swadaya masyarakat
9.Pembagian secara tegas wewenang
kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
10.Penghormatan kepada beragam
asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai
11.Adanya kebebasan mendirikan
partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia
Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Hasil
perubahan terhadap UUD 1945 setelah di amandemen :
Dua puluh mahasiswa Universitas
Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan
penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan
agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI.
·11 Maret 1998
Soeharto dan BJ Habibie disumpah
menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
·14 Maret 1998
Soeharto mengumumkan kabinet baru
yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.
·15 April 1998
Soeharto meminta mahasiswa
mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjukrasa
menuntut dilakukannya reformasi politik.
·18 April 1998
Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan
dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.
·1 Mei 1998
Soeharto melalui Menteri Dalam
Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa
reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.
·2 Mei 1998
Pernyataan itu diralat dan kemudian
dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang
(tahun 1998-an).
·4 Mei 1998
Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta
menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak
( 2 Mei 1998 ) dengan demonstrasi besar- besaran. Demonstrasi itu berubah
menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas
keamanan. Di Universitas Pasundan
Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.
·5 Mei 1998
Demonstrasi mahasiswa besar –
besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan.
·9 Mei 1998
Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir
untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai
Presiden RI.
·12 Mei 1998
Aparat keamanan menembak empat
mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa
tersebut ditembak saat berada di halaman kampus.
·13 Mei 1998
Mahasiswa dari berbagai perguruan
tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk
menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.
·14 Mei 1998
Soeharto seperti dikutip koran,
mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan
itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu kerusuhan dan
penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro,
Goro, Ramayana dan Borobudur. Beberapa dari bagunan pusat perbelanjaan
itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggaldunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.
·15 Mei 1998
Soeharto tiba di Indonesia setelah
memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri.
Suasana Jakarta masih mencekam. Toko – toko
banyak di tutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.
·16 Mei 1998
Warga asing berbondong – bondong
kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam.
·19 Mei 1998
Soeharto memanggil sembilan tokoh
Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali
Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari
rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi
terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto
mundur.
Permintaan tersebut ditolak
Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu
Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden.
Namun hal itu tidak mampu meredam
aksi massa, mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk berunjukrasa semakin
banyak.
Sementara itu Amien Rais mengajak
massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan
Nasional.
·20 Mei 1998
Jalur jalan menuju Lapangan Monumen
Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri
untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada
dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir
kegiatan itu akan menelan korban jiwa. Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak
berdatangan ke gedung MPR / DPR. Mereka
terus mendesak agar Soeharto mundur.
·21 Mei 1998
Di Istana Merdeka, Kamis, pukul
09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden
dan B. J. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ke-tiga.
1.Masa
Pemerintahan Presiden Habibie(1998-1999)
Tugas B.J. Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi
yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan
yang bersih, berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal
ini dilakukan oleh presiden untuk menjawab tantangan era reformasi.
a. Dasar Hukum B. J. Habibie
menjadi Presiden.
Naiknya
Habibie menggantikan Soeharto menjadi polemik
dikalangan ahli hukum,ada yang
mengatakan hal itukonstitusionaldan inskonstitusional. Yang mengatakan konstitusional
berpedoman Pasal 8 UUD 1945, "Bila Presiden mangkat, berhenti
atau tidak dapat melakukan kewajibannya,ia diganti oleh Wakil Presiden sampai
habis waktunya". Adapun yang mengatakan inskonstitusional
berlandaskan ketentuan Pasal 9 UUD 1945, "Sebelum Presiden meangkujabatan maka Presiden harus mengucapkan sumpah dan
janji di depan MPR atau DPR". Secara hukum materiel Habibie menjadi presiden sah dan
konstitusional.Namun secara
hukum formal (hukum acara) hal
itu tidak konstitusional, sebab
perbuatan hukum yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang dari Soeharto
kepada Habibie harus melalui acara resmi konstitusional. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk
bersidang, maka harus ada alas an yang kuat dan dinyatakan sendiri oleh DPR.
b.Langkah-langkah Pemerintahan B. J.
Habibie
1.
Pembentukan Kabinet
Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer (TNI-POLRI), PPP,
Golkar dan PDI.
2.
Upaya Perbaikan Ekonomi
Dengan mewarisi kondisi ekonomi yang parah "Krisis
Ekonomi" Presiden B.J. Habibie berusaha
melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain :
a)
Merekapitalisasi perbankan.
b) Merekonstruksi perekonomian nasional.
c)
Melikuidasi beberapa bank
bermasalah.
d) Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga dibawah Rp. 10.000,00.
e) Mengimplementasikan
refbrmasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
3.
Reformasi di Bidang Politik
Presiden mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi
yang transparan dan merencakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat
dibentuk lembaga tinggi negarayang
betul-betui representatif. Tindakan nyata dengan membebaskan narapidana politik
diantaranya yaitu :
(1) DR. Sri
Bintang Pamungkas dosen Universitas Indonesia (UI) dan mantan anggota DPR yang
masuk penjara karena mengkritik PresidenSoeharto.
(2) Mochtar
Pakpahan pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan
di Medan dalam tahun 1994
.
i.Kebebasan
Menyampaikan Pendapat
Kebebasan ini pada masa sebelumnya dibatasi, sekarang
masa Habibie dibuka selebar-lebarnya baik menyampaikan pendapat dalam bentuk
rapat umum dan unjuk rasa. Dalam batas tertentu unjuk rasa merupakan
manifestasi prosesdemokratisasi.
Maka banyak kalangan mempertanyakan mengapa para pelaku unjuk rasa ditangkap dan diadili. Untuk menghadapi
para pengunjuk rasa Pemerintah dan DPR berhasil menciptakan UU Nomor 9 Tahun
1998 tentang " kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum ".
Diberlakukannya undang-undang tersebut bukan berarti
keadaan menjadi tertib seperti yang diharapkan. Seringkali terjadi pelanggaran
oleh pengunjuk rasa maupun aparat keamanan, akibatnya banyak korban dari
pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Hal ini disebabkan oleh :
(1)
Undang-undang ini belum begitu
memasyarakat.
(2) Pengunjuk
rasa memancing permasalahan, dan membawa senjata tajam.
(3) Aparat
keamanan ada .yang terpancing oleh tingkah laku pengunjuk rasa
sehingga tidak dapat mengendalikan diri.
(4) Ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan suasana
panas agar negara menjadi kacau.
Krisis ini merupakan momentum koreksi historis bukan
sekedar lengsemya Soeharto dari kepresidenan tapi yang paling penting membangun
kelompok sipil lebih berpotensi untuk membongkar praktek KKN, otonomi daerah,
dan lain-lainnya. Dimana krisis
multidimensi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan Orde Baru yang
sentralistik yaitu kurang memperhatikan tuntutan otonomi daerah sebab sebab segala
kebijakan untuk daerah selalu ditentukan oleh pemerintah pusat.
5.
Masalah Dwi Fungsi ABRI
Gugatan terhadap peran
dwifungsi ABRI maka petinggi militer bergegas-gegas melakukan reorientasi dan
reposisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan melakukan reformasi diri
melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan
politik.
Pada era
reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi
38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri,
mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian
Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan
udara.
6. Reformasi di Bidang Hukum
Pada masa pemerintahan
Orde Baru telah didengungkan pembaharuan bidang hukum namun dalam realisasinya
produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elitnya. Misalnya UU
Ketenagakerjaan tetap saja adanya dominasi penguasa. DPR selama orde baru
cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak
penguasa bukan memihak kepentingan masyarakat.
Prasyarat
untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik
yang melahirkan keadaan demokratis dan DPR
yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu
pemerintah dan DPR merupaka'n kunci untuk pembongkaran dan refbrmasi hukum.
Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu : substansi hukum, aparatur
penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang
independen. Mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk
menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat
kreatifitas masyarakat. Adanya praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan
hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat.
7.
Sidang Istimewa MPR
Salah satu jalan untuk
membuka kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat ditengah-tengah tuntutan
reformasi total pemerintah melakasanakan Sidang Istimewa MPR pada tanggal
10-13 Nopember 1998, diharapkan benar-benar menyuarakan
aspirasimasyarakat dengan perdebaaatan yang lebih segar, dan terbuka.
Pada saat sidang berlangsung temyata diluar gedung
DPR/MPR Senayan suasana kian memanas oleh demonstrasi mahasiswa dan massa
sehingga anggotaMPR yang bersidang mendapat tekanan untuk bekerja lebih keras,
serius,cepat sesuai
tuntutan reformasi.
Sidang
Istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan, yaitu :
a. Tap
MPR No. X/MPR/1998 tentang : Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
b. Tap MPR
No. XI/MPR/1998 tentang : Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
c. Tap
MPR No. XH/MPR/1998 tentang : Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indinesia.
d. Tap
MPR No. XV/MPR/1998 tentang : Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
e. Tap
MPR No. XVI/MPR/1998 tentang : Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
f. Tap
MPR No. XVII/MPR/1998 tentang : Hak Asasi Manusia.
g. Tap
MPR No. VII/MPR/1998 tentang : Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR Nomor : I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata
Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali
dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPR yang terakhirNomor: I/MPR/1998.
h. Tap
MPR No. XIV/MPR/1998 tentang : Perubahan dan Penambahan atas Tap MPR No.
III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.
i. Tap
MPR No. III/V/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum.
j.Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang :
mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang
GBHN.
k. Tap
MPR No. XII/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus
kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam rangka Penyukseskan dan Pengamanan
Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
l. Tap
MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang : mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan
penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai DasarNegara.
8.
Pemilihan Umum 1999
Faktor politik yang
penting untuk memulihkan krisis multidimensi di Indonesia yaitu dilaksanakan
suatu pemilihan urnum supaya dapat keluar dari krisis diperlukan pemimpin yang
dipercaya rakyat. Asas pemilihan urnum tahun 1999 adalah sebagai berikut:
1)Langsung, Pemilih mempunyai
hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara.
2) Umum, bahwa semua warga
negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun
berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih.
3) Bebas, tiap warga negara
berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun/pihak
manapun.
4) Rahasia, tiap pemilih
dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun
5) Jujur, semua pihak
yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu
(penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara langsung)
harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai
aturan yang berlaku.
6)Adil, bahwa pcmilili
dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari
kecurangan pihak manapun.
Sebagaimana
yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal
7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum. Maka dicabutlah lima paket
undang-undang tentang politik yaitu UU tentang :
1)Pemilu,
2) Susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang
DPR/MPR,
3)Parpol dan Golongan Karya,
4) Referendum,
5) Organisasi Masa.
Sebagai
gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru yang
diratifikasi pada tanggal 1 Pebruari 1999 oleh Presiden B.J. Habibie yaitu :
1) UU Partai Politik,
2) UU Pemilihan Umum, dan
3) UU Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Adanya
undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia,
sehingga muncul partai-partai politik yangjumlahnya cukup banyak, tidak kurang
dari 112 partai politik yang lahir dan mendaftar ke Departemen Kehakinam namun setelah
diseleksi hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu. Pelaksana
pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil pemerintah dan
parpol peserta pemilu.
Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Juni
1999 berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan seperti yang dikhawatirkan
masyarakat. Dalam perhitungan akhir hasil pemilu ada dua puluh satu partai
politik meraih suara untuk menduduki 462 kursi anggota DPR.
9.
Sidang Umum MPR Hasil Pemilu 1999
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) yang diketuai oleh Jenderal (Pum) Rudini menetapkan jumlah anggota MPR
berdasarkan hasil pemilu 1999 yang terdiri dari anggota DPR (462 orang wakil
dari parpol dan 38 orang
TNI/PoIri),
65 orang wakil-wakil Utusan Golongan, dan 135 orang Utusan Daerah. Maka MPR
melaksanakan Sidang Umum MPR Tahun 1999tanggal 1-21 Oktober 1999. Sidang
mengesahkan Prof. DR. H. Muhammad Amin Rais, MA (PAN) sebagai Ketua MPR, dan
Ir. Akbar Tandjung (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR.
Dalam pencalonan presiden muncul tiga nama calon
yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu KH Abdurrahman Wahid (PKB),
Hj.Megawati Soekamoputri (PDI-P), Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc (PBB),
Namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri. Hasil pemilihan dilaksanakan
secara voting KH. Abdurrahman Wahid mendapat 373 suara, Megawati mendapat 313
suara, dan 5 abstein. Dalam pemilihan wakil presiden dengan calon Hj.Megawati
Soekamoputri (PDI-P) dan DR. Hamzah Haz (PPP) dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.
Pada tanggal 25
Oktober 1999 Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati
Soekamoputri menyusun Kabinet Persatuan Nasional, yang terdiri dari: 3 Menteri
Koordinator (Menko Polkam, Menko Ekuin, dan Menko Kesra), 16 menteri yang
memimpin departemen, 13 Menteri Negara.
Pemerintahan Presiden KH.Abdurrahman
Wahid (1999-2001) ini tidak dapat berlangsung lama pada akhir Juli 2001 jatuh
lewat Sidang Istimewa MPR akibat perseteraunnya dengan DPR dan kasus Brunaigate
serta Buloggate, kemudian melalui Sidang Istimewa MPR yang kemudian melantik
Wakil Presiden Hj. Megawati Sukamoputri menjadi Presiden RI ke-5 (2001 - 2004)
dan DR. H.Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi wakil
presiden ke-9 (2001-2004).
2.Masa Pemerintahan
Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR
berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman
Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur,
ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan
Orde Baru yaitu :
a.Masalah
praktik KKN yang belum terselesaikan.
b.Pemulihan
ekonomi.
c.Masalah
BPPN.
d.Kinerja
BUMN.
e.Pengendalian
Inflasi.
f.Mempertahankan
kurs rupiah.
g.Masalah
jejaring pengaman sosial (JPS).
h.Masalah
disintegrasi dan konflik antar umat beragama.
i.Penegakan
hukum dan penegakan HAM.
1.Pembaharuan
yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah:
Membentuk
Kabinet Kerja untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari,
Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional
yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang
dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional
terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen
Penerangan.
Bidang Ekonomi
: Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi
Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan
Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto
Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.
Bidang Sosial Budaya
: Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur
memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu
dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
·Keputusan Presiden No. 6
tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina
yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki
kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka
seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
·Menetapkan Tahun Baru Cina
(IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
Disamping
pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan
yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri,
tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri
berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara.
Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan
kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :
1)Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi
Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
2)
Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen
TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan
merupakan Panglima Tinggi.
3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam,
yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
4)
Mengeluarkan pengumuman tentang
menteri KabinetPembangunan
Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi
merosot.
5)
Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya
berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi
kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang
menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006
DPR-RI mengeluarkan Memorandum yang pertama sedangkan Memorandum yang kedua
dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut
dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang
berisi antara lain :
üMembekukan
MPR / DPR-RI
Mengembalikan
kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang
diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
üMembubarkan
Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru
Dalam kenyataan,
Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan
konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR segera mengadakan Sidang
Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai
Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan
wakilnya Hamzah Haz.
3.Masa Pemerintahan Megawati
Soekarno Putri (2001-2004)
Megawati dilantik di tengah harapan
akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama
Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami
banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya
tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
Popularitas Megawati yang awalnya
tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini
ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga
mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ‘dingin’.
Megawati menyatakan pemerintahannya
berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan
pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya
sebagai presiden.
Pada tahun 2004, Indonesia
menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat
dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas
penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama
Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya.
ØPemerintahan
Gotong Royong
Kabinet Gotong Royong
adalah kabinet pemerintahan Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri
(2001-2004). Kabinet ini dilantik pada tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada
tahun 2004. Kinerja Pemerintahan Megawati Soekarnoputri sangat mengecewakan. Megawati
tidak tampil sebagai seorang presiden, melainkan lebih sebagai ketua umum partai. Akibatnya, roda pemerintahan tidak
berjalan sebagaimana diharapkan banyak orang dan
cita-cita reformasi.
Penilaian itu dilontarkan Kelompok
Kerja (Pokja) Petisi 50 dalam evaluasi akhir tahun Petisi 50 yang berjudul "Catatan Akhir Tahun 2002, Pernyataan
Keperihatinan".
Sebagai pemimpin bangsa, menurut
Petisi 50, Presiden Megawati sangat mudah dipengaruhi. Selain itu, para
pembantunya di jajaran kabinet kelihatan sangat tidak solid. Hal itu terjadi karena para menteri
masing-masing mengusung kepentingan partai politik (parpol) dari mana mereka berasal.
4.Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 1 (ERA SBY-JK) pada
tahun2004-2009
Kabinet Indonesia Bersatu 1
(Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia
pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf
Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa
baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono
melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan
evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan
perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu
pada awal pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan pertama (7 Desember 2005),
dan perombakan kedua (9 Mei 2007)
Pada periode ini, pemerintah
melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi
masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan
Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang
ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (era
SBY-Boediono) pada tahun 2009-2014
Kabinet Indonesia Bersatu 2 adalah kabinet
pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik
pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi
di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB)
ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober
2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden
SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada periode ini, pemerintah
khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1. BI
rate
2. Nilai
tukar
3. Operasi
moneter
4. Kebijakan
makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas danmakroprudensial lalu lintas
modal.
Dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
PENUTUP
Terima kasih atas Tuhan yang Maha Esa karena berkat
Rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya .
Terima kasih juga atas dukungan dari kedua orang tua saya, Bapak Supriyadi,
teman-teman, dan semua orang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas
ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin..
Mohon maaf apabila karya tulis ini masih banyak
kekurangannya.